Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, saat ini jumlah penduduk Kota Pekanbaru berkisar 1,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 98,62 persennya diharapkan bisa mendapatkan layanan berobat gratis mulai dari layanan dasar di puskesmas hingga rumah sakit dengan hanya menunjukkan KTP domisili Pekanbaru.

”Tahun ini, pelayanan kesehatan ini (UHC, red) ditargetkan bagi 98,62 persen warga. Bila masyarakat perlu pelayanan kesehatan langsung dapat dilayani,” kata Sekko, Senin (15/7).

Sejalan dengan itu, pemko menyiapkan anggaran sekitar Rp95 miliar untuk program UHC tahun ini. Pemko juga berupaya agar biaya kesehatan itu bisa ikut ditanggulangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

”Program UHC ini tidak mudah dicapai. Kami mewujudkannya dengan bersusah payah,” ujarnya.

Dijelaskan Sekko, program UHC ini diwujudkan dalam kondisi keuangan pemko yang tidak baik. Meski begitu, pemko masih tetap bisa menganggarkan Rp42 miliar program UHC di tahun sebelumnya.

”Pemko harus membayar BPJS Kesehatan Rp95 miliar pada tahun ini. Saya minta Dinas Kesehatan harus berpikir keras agar kita tidak mengeluarkan anggaran sebanyak itu,” jelasnya.

Menurutnya salah satu cara adalah dengan meminta budget sharing atau berbagi anggaran dari Pemprov Riau. ”Pemko juga memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Supaya, sebagian biaya UHC itu jangan dibayar pakai uang pemko saja, tetapi juga pemerintah pusat,” ulasnya.(***)

Sumber: Riaupos