Hal itu disampaikan Risnandar, dalam pertemuannya bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jumat (12/7/2024).

Risnandar mengatakan, bahwa pada prinsipnya pemerintah yang meminta tolong kepada organisasi-organisasi tersebut. Karena itu, pemerintah harus memenuhi sarana prasarana, personel maupun dari sisi penganggaran.

Dirinya mengaku belum memahami secara persis terkait kebijakan pemerintah terhadap organisasi-organisasi tersebut. Dirinya masuk sebagai Pj Walikota Pekanbaru di pertengahan tahun dan masa transisi.

Dikatakannya, perhatian terhadap organisasi-organisasi ini merupakan salah satu prioritas yang diamanatkan Kemendagri.

"Pendanaan terkait dengan forum-forum salah satunya FKUB itu harus menjadi prioritas. Karena mereka yang membantu Pemerintah dalam sosial kemasyarakatan. Terutama di bidang sosial agama dan kebudayaan lainnya," ujar Risnandar.

Bahkan kata Risnandar, sesuai surat dari Mendagri, bahwa perlu dukungan yang kuat untuk penganggaran FKUB dan sebagainya.

"Tentu kami akan menindaklanjuti, karena memang beban dan tugas mereka berat. karena FKUB, FKDM, FPK, dan MUI ini sangat membantu," katanya.

Dirinya berharap, organisasi-organisasi ini dapat membantu pemerintah dalam menghadapi tahapan pilkada, mulai dari persiapan, pemilihan, hingga pelantikan kepala daerah terpilih.

"Saya bertekad untuk menjadikan Pekanbaru sebagai contoh dalam pemberdayaan organisasi yang menurut saya organisasi plat merah yang sangat membantu pemerintah," harapnya.

Dirinya juga berjanji akan melebihkan anggaran oraganisasi-organisasi pemerintah tersebut. Ia menyebut, anggaran untuk masing-masing organisasi tersebut sekitar Rp200 juta.

"Insya Allah kedepan kita akan penuhi, semoga kita bisa penuhi semua apa yang mereka inginkan. Sebenarnya itu hal wajar dan saya akan penuhi, dan insyaallah akan dilebihkan," sebutnya.(***)

Sumber: Cakaplah