riau12.com PEKANBARU - Paripurna Penutupan Masa Sidang III September - Desember Tahun 2023 sekaligus Pembukaan Masa Sidang I Januari-April 2024 dan Penyampaian Fraksi Atas Pendapat Kepala Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai Provinsi Riau sekaligus pembentukan Panitia Khusus Kamis (4/1/2023) diwarnai hujan interupsi dari para anggota DPRD Riau.

Pantauan di lokasi, interupsi tersebut banyak mengarah kepada mutasi besar-besaran yang terjadi di akhir tahun 2023 oleh Edy Natar selaku Gubernur Riau.

"Izin pimpinan, sebelum sidang ini kita mulai saya ingin bertanya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau bapak SF Hariyanto yang hadir di sini terkait mutasi yang berulang kali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pemprov Riau mempertimbangkan azas etika dan penilaian yang subjektif dalam merotasi para pejabat," ujar Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim.

"Jangan asal mutasi. Mengganggu kinerja kawan-kawan ASN. Jangan sekedar mutasi untuk hal-hal yang tidak patut dikerjakan," Cakapnya.

Masih dalam interupsinya, politisi Demokrat itu menamnahkan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Kita akan mendudukkan permasalahan ini. Jangan sampai mutasi ini seperti ada dendam terpendam sampai dilakukan besar-besaran seolah tidak pada tempatnya," tegas Eddy.

Interupsi kemudian disuarakan oleh anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati. Ia mengkritik keras mutasi dan pengangkatan kepala sekolah yang dinilai sarat kepentingan politik serta melanggar Peraturan Kementerian Pendidikan.

"Saya ingin mengkritik terkait pengangkatan kepala sekolah yang baru saja dilantik Gubernur. Saya menilai bahwa apa yang baru dilakukan Gubernur melanggar Permendikbud. Di mana ada beberapa kepala sekolah yang baru 2-3 bulan sudah di non jobkan. Saya berharap Pemprov Riau taat aturan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang ada, jangan ada kepentingan disana. Karena dunia pendidikan harus jauh dari kepentingan politik," tukas politisi PAN itu.

Dijumpai usai paripurna, Sekdaprov Riau mengatakan kritik dan pendapat para anggota dewan itu, dirinya akan membahas hal tersebut bersama pihaknya di Pemprov.

"Tentu akan kita dengarkan dan jadikan pertimbangan. Seperti yang disampaikan tadi kita akan mengadakan pertemuan dengan Baperjakat, jadi, ya, nanti dilihat evaluasinya bagaimana. Tapi semua sudah dilakukan sesuai prosedur, jadi kalau diminta yang sudah dilantik dikembalikan lagi ke posisi semua itu tidak bisa, ada prosedurnya," kata SF Harianto.

Sebagai informasi, laripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho tersebut tidak dihadiri langsung oleh Gubernur Edy Natar, melainkan diwakili oleh Sekdaprov Riau, SF Haryanto.

Sumber : Cakaplah