Saat menemui massa aksi, Gubri Abdul Wahid menyampaikan tanggapannya di depan Presiden Mahasiswa Unri Ego Prayogo dan ratusan massa aksinya.

Mengenai Peradilan Militer di kawasan kampus Biru Langit itu, Gubri Abdul Wahid mengaku belum mengetahui pasti keberadaannya. Dikatakannya, hal itu merupakan keputusan pemerintah pusat.

"Saya belum mendapat informasi secara jelas. Karena ini kewenangan pusat, jadi saya tidak berani menjawab secara tegas," kata Gubri Abdul Wahid.

Terkait hal itu, Wahid akan segera melakukan komunikasi dengan Rektor Universitas Riau Prof Dr Sri Indarti.

"Kalau ada peradilan militer di Unri itu kebijakan negara. Saya tidak mengetahui pasti, nanti saya akan menanyakan ke Rektor, karena belum ada komunikasi," ungkapnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) yangmengatur pembentukan pengadilan militer baru. Pengadilan militer akan dibentuk di lima daerah yakni Balikpapan, Makassar, Pekanbaru, Kendari, dan Manokwari.

Pengadilan militer di Pekanbaru, Kendari, Manokwari, didasarkan pada PP Nomor 23 Tahun 2025. PP itu ditandatangani Prabowo pada 6 Mei 2025.

Pengadilan militer ini akan dibangun dijalan Naga Sakti Pekanbaru, dimana lahan ini akan berdampingan secara langsung dengan area kampus Universitas Riau.

Mahasiswa Universitas Riau menilai hadirkan peradilan militer di wilayah kampus ini berpotensi menggangu, merusak, mengintervensi gerakan mahasiswa, serta membungkam kebebasan berfikir dan berekspresi.(***)

Sumber: Halloriau