Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, yang menyebutkan bahwa proses komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak telah berjalan dengan baik.

Menurut Budiman, pihak DPRD Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Jika sudah berstatus jalan nasional, maka anggaran perbaikan dan pemeliharaannya akan bersumber dari APBN. Ini tentu sangat membantu mengingat kondisi keuangan daerah, khususnya APBD Riau, saat ini sangat tidak memungkinkan untuk menanggung pembiayaan perbaikan jalan tersebut," ujar Budiman.

Lebih lanjut, Budiman menegaskan bahwa keberadaan jalan ini sangat vital karena menjadi akses utama antarwilayah antara Riau dan Sumatera Utara, khususnya di sektor perbatasan Rokan Hulu dan Pasang Lawas. 

Perbaikan dan peningkatan status jalan ini juga akan berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain kondisi jalan, Budiman juga menyoroti infrastruktur jembatan di jalur tersebut yang saat ini berada dalam keadaan memprihatinkan.

Menurutnya, banyak jembatan di jalur itu yang sudah tua dan mengalami kerusakan serius.

"Kita lihat ada beberapa jembatan yang mengalami penyempitan, bahkan kondisi fisiknya sudah tidak layak lagi. Ini sangat membahayakan, terutama bagi kendaraan berat yang melintas setiap hari,"jelasnya.

Dengan perubahan status menjadi jalan nasional, diharapkan perbaikan jembatan-jembatan tersebut juga akan menjadi prioritas pemerintah pusat. 

Budiman berharap agar proses administrasi segera tuntas dan bisa diikuti dengan perencanaan teknis yang lebih matang.

Pemerintah daerah, lanjut Budiman, tetap akan mengawal proses ini hingga tuntas, karena harapan masyarakat terhadap perbaikan jalur tersebut sudah cukup lama.

"Sinergi semuanya ada pak Bupati, Gubernur dan kami di DPRD, maka akan terwujud mengalihkan status jalan ini, yang panjangnya hampir 200 kilometer,"ujar Budiman.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru