Dikatakannya, dewan daerah perubahan iklim ini dibentuk untuk menggali potensi pendapatan daerah dari carbon trading.

"Kalau kita ingin menggali seluruh potensi daerah, saya menyarankan Gubernur untuk membentuk dewan perubahan iklim. Ini akan mengupas soal perubahan iklim atau penurunan gas rumah kaca, yang ada carbon trading di dalamnya dengan target Rp4 triliun," ujar Abdullah, Rabu (30/7/2025).

Dengan adanya dewan perubahan iklim, kata Abdullah, kalangan profesional akan turun untuk mengelola dan mengurus dari awal hingga menghasilkan uang untuk daerah.

"Namun kalau hanya sekadar diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Bappeda, itu mungkin tidak terakomodir dengan baik, karena Bappeda ini banyak sekali urusannya. Sekarang sibuk RPJMD, APBD, LKPJ, semuanya," ucapnya.

Banyaknya beban di Bappeda, tentu harus ada tim yang fokus dan profesional menghitung carbonnya. Kemudian mereka harus negosiasi negara dengan negara lain, sebab bisnis ini melibatkan Government to Government (G to G) untuk perdagangan karbon.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau harus membuat dewan perubahan iklim yang telah dibuat oleh Kalimantan Timur sejak 2013.

"Mulai dari dokumentasinya sampai dengan menjadi duit, dan Kaltim mendapatkan PAD sekitar Rp350 miliar dari carbon trading," sebutnya.(***)

Sumber: Cakaplah