Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kebutuhan THL di setiap OPD benar-benar ril dan tidak ada lagi pungutan liar (pungli) dalam penerimaan THL.

Ia menambahkan, Komisi III juga mendapat laporan mengenai beberapa Puskesmas di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah SDM yang berlebih. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi total untuk menentukan kebutuhan THL yang sebenarnya di setiap OPD.

“Jangan karena adanya keuntungan pribadi oknum-oknum ini, hasil evaluasi instansi nantinya dibuat seolah-olah membutuhkan banyak THL,” ujar Tekad, Selasa (29/7/2025).

Ia mengingatkan, gaji THL dibayarkan melalui APBD Kota Pekanbaru dan berdasarkan pajak-pajak masyarakat. Menurutnya, setiap OPD harus bertanggung jawab bahwa THL yang direkrut memang berdasarkan kajian yang jelas dan kebutuhan OPD.

“Kita dukung BKPSDM dan Inspektorat untuk memeriksa seluruh kebutuhan-kebutuhan THL dan proses penerimaan THL di seluruh OPD yang ada di Pekanbaru. Jangan dibiarkan OPD itu merekrut orang yang tujuan sebenarnya bukan untuk membantu pekerjaan di sana, tetapi untuk menambah income pribadi yang tidak halal,” tegasnya.

“Jadi kita minta BKPSDM masuk dulu ke situ, inspektorat masuk ke situ. Jika memang untuk membantu beban kerja di OPD tersebut, tentu kita bisa gunakan surat edaran BKN tata cara pengangkatan karyawan tidak tetap di OPD-OPD,” tambahnya.(***)

Sumber: Cakaplah