Riau12.comJAKARTA-Partai Golkar merasa pusing dengan perilaku kadernya yang silih berganti terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Satuan Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sebulan ini, sudah dua kader Golkar yang diketahui terjaring OTT KPK, yakni Bupati Jombang Nyono Suharli lalu teranyar, Bupati Subang Imas Aryumningsih, yang tertangkap pada Rabu (14/2/2018) pagi tadi.

Pusingnya DPP Golkar semakin bertambah manakala kedua kadernya itu sedang mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Nyono sebagai petahana yang ikut dalam Pemilihan Bupati Jombang, begitupula dengan Imas yang menjadi petahana di Pilbup Subang.

"Nyono dan Imas ini ingin maju di Pilkada jadi ini harus ada strategi khusus. Sementara dari KPU tidak boleh menganti calon maka itu harus ada kepastian," kata politikus Golkar, Dave Laksono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Dave pun meminta kader Golkar lainnya untuk tidak terlibat dalam kasus korupsi. Karena hal itu dapat memperburuk citra partai berlambang beringin ini. Terlebih, dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar sesumbar ingin membersihkan diri dari praktik-praktik korupsi.

"Kita juga meminta kepada seluruh kader Golkar agar jangan bermain-main dengan uang haram, tetap kita bekerja dengan cara-cara yang benar sesuai aturan yang ada, jangan mencederai hukum," tutur Dave.

DPP Golkar, lanjut Dave, akan memberikan sanksi tegas kepada kadernya yang terjerat kasus korupsi.

"Golkar tetap menjunjung tinggi slogan kita yaitu Golkar Bersih, jadi bilamana sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan oleh KPK maka harus ada sikap dari Golkar seperti Bupati Jombang Nyono kan sudah di nonaktifkan sudah digantikan ketuanya," tegasnya.

Sebelumnya Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎menangkap tangan Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih. Politikus Golkar itu ditangkap di rumah dinasnya di Jalan Taman Sari Nomor 1, Pasirkareumbi, pada malam tadi sekira pukul19.30 WIB.

‎Imas diamankan oleh tim satgas KPK bersama dengan sejumlah orang lainnya yang terdiri dari unsur pihak swasta, kurir, ajudan, serta pejabat di Subang. Diduga, mereka sedang melakukan transkasi suap terkait pemberian izin proyek di daerah Subang.

Sumber : Okezone.com