Riau12.com-JAKARTA-Menanggapi wacana pemilihan rektor perguruan tinggi yang akan dipilih oleh presiden, pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan pemilihan rektor perguruan tinggi tetap menjadi wilayah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

"Tidak benar, pemilihan rektor sudah sesuai undang-undang perguruan tinggi ada dalam wilayah Kemristekdikti bukan presiden," ujar Nasir di Jakarta, baru-baru ini.

Sementara terkait alasan adanya rektor yang bagian dari jaringan ISIS, Nasir mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

"Kalau ada rektor terindikasi korupsi kami kerjasama dengan KPK dan PPATK, untuk narkoba kami kerjasama dengan BNN. Dan kami minta juga pemilihan rektor diawasi oleh KASN," tuturnya.

Diakui Nasir, suara 35% Kemristekdikti dalam pemilihan rektor juga melalui pertimbangan presiden dan wakil presiden. "Konsultasi dengan presiden dan wapres itu hal biasa, bukan yang formatif," katanya.

Oleh karenanya, Nasir menegaskan, bila pemberitaan terkait pemilihan rektor oleh presiden tidak benar. "Jangan salah tafsir, ini di media sedang ramai sekali, saya juga bingung," imbuhnya. (r12/oz)