Riau12.com - JAKARTA - Beredar video di chanel YouTube, Dragon TV berjudul Perwira Tinggi TNI AD Marah Atas Penangkapan Kivlan Zein pada hari Minggu, 4 Desember 2016. Atas info yang provokatif itu, Mabes TNI memastikan bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax. 

Kapuspen TNI,Mayjen Wuryanto menegaskan, dalam menanggapi beredarnya video berdurasi 3 menit 30 detik itu perlu dilakukan penelusuran. Terlebih lagi, channel tersebut tidak menginduk pada Dragon TV Tiongkok.

"Pemberitaan tersebut sepihak dan belum ada konfirmasi kepada pejabat yang berwenang di TNI, khususnya TNI AD," ujar Wuryanto yang disitat dari okezone.com Selasa (6/12/2016).

Wuryanto menambahkan, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha merupakan pensiunan TNI. Oleh karena itu, saat ini statusnya sebagai warga sipil biasa seperti Warga Negara Indonesia lainnya.

"Perlakuan terhadap kedua purnawirawan tersebut pada hakikatnya sama dengan warga negara sipil lainnya, sehingga penangkapan dilakukan oleh Polri itu sudah benar," sambungnya.

Sementara terkait penangkapan, mantan Kasdam III/Siliwangi itu menyebut kepolisian sudah melakukan korrdinasi serta komunikasi dengan korps militer. Oleh karena itu, pihaknya mendukung apa yang dilakukan oleh korps Bhayangkara.

"Sebelum dilakukan penangkapan, pihak Polri selalu melakukan koordinasi dan komunikasi serta saling tukar menukar informasi dengan TNI. Pada prinsipnya, TNI mendukung apa yang dilakukan oleh Polri," jelas Wuryanto.

Adapun dalam pemberitaan itu disebutkan pula penangkapan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di rumahnya, pada Jumat 2 Desember 2016, pagi yang dipublikasikan Dragon TV telah memicu ketersinggungan jajaran Perwira Tinggi dan Menengah TNI AD. Penangkapan sesepuh TNI AD ini, dianggap telah menuduh bahwa keperpihakan TNI AD pada rakyat memiliki tujuan makar pada pemerintah.

"Narasi dalam video tersebut secara sengaja diunggah untuk menggiring persepsi masyarakat dengan tujuan membenturkan institusi TNI dan Polri serta Lembaga Kepresidenan, sekali lagi TNI menegaskan, bahwa isu berita tersebut tidak benar atau hoax. Hal ini sangat berbahaya karena ada upaya mengadu domba antara TNI – Polri dan masyarakat lainnya," tandasnya. (*)