JAKARTA,Riau12.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Orientasi Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (OKPPD) kepada sejumlah bupati/walikota terpilih yang baru dilantik pada tahun 2016.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yuswandi A. Temenggung mengatakan, dari waktu ke waktu orientasi ini akan terus mengalami perbaikan. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan Lemabaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

"Dari segi pengembangan komptensi, terutama yang menyangkut kebutuhan kekinian dari kepala daerah terpilih ini," kata Yuswandi di Jakarta, Jumat (19/2/16).

Menurut dia, untuk menghindari keterlibatan kepala daerah dengan masalah hukum, pihak Kemendagri juga akan memberikan materi soal peraturan dan 'rambu-rambu' kebijakan. Begitu juga soal kepemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, Kepala BP SDM, Teguh Setyabudi menambahkan, pada pertengahan tahun ini Kemendagri akan memperioritaskan agenda OKPPD kepada bupati/walikota terpilih yang baru dilantik. BP SDM akan mulai menata berbagai sisi kurikulum dan metode pembalajaran nanti.

"Kita juga akan coba tingkatkan, bagaimana program revolusi mental jadi bagian dari orientasi itu. sehingga minimalisir kepala daerah terjerat kasus hukum. Insya Allah juga melibatkan berbagai pihak seperti KPK," jelasnya.

Bukan hanya para bupati/walikota, Kemendagri rencananya juga akan memberikan pelatihan kepada para camat. Menurut dia, berdasarkan data dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ada 58 persen camat tak paham ilmu pemerintahan, makanya perlu pembinaan.(r12/rt)