"Sebelum tahun 65 itu pemberontakan militer di PII, Permesta, itu pemberontaan militer bersenjata. Setelah 65, masuklah era Orde Baru kemudian ada DI/TII yang akan menegakkan syariat Islam tapi berhasil dieliminir, aksinya selalu bom dan tertutup, tidak terbuka. Nah, sejak 1965 sampai 2016, baru kali ini ada pola operasi terbuka," katanya dalam acara diskusi publik dengan topik "Kejanggalan dan Penanganan Bom Sarinah" di Jakarta, Selasa (19/01).

Ia menilai, kacaunya penanganan Bom Sarinah dikarenakan tidak mengacu pada satu sumber. "Polri mengatakan, ini ada berita hoax, ada yang mengacaukan. Lho, yang mengacaukan siapa, ternyata polisi sendiri. Kapolri ngomong lain, Kapolda ngomong, Kabin, Humas, sampai polisi ganteng masuk Metro TV. Lho, kacau operasi intelijen," tambahnya.

Kemudian, lanjutnya, Sangaji -polisi yang menembak pelaku- mengatakan kebetulan berada di kafe Walnut bersama Densus 88. "Lho, kalau begitu sudah tau dong. Harusnya operasi kayak gini nggak boleh diungkap, ternyata yang mengungkap dia sendiri, terus dituduh orang lain," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa ada polisi yang menembak dengan dua puluh dua peluru, tapi yang kena hanya dua orang. "Noh kan dia membuka kebodohan dia sendiri. Beda dengan kasus cebongan, satu nyawa satu peluru," Tuturnya.

Dan dari tahun 2000 sampai sekarang, operasi terorisme tak berubah. "Selalu meninggalkan jejak VCD dan buku jihad, kabel, terus tulisan baru, rumah kontrakan 3 bulan paling lama, selalu dari tahun 2000 sampai sekarang itu. Terus usahanya apa, pijet refleksi, bekam, jual herbal, bahkan terakhir si Bahrun Naim katanya warnet," ulasnya disambut tawa audien yang terlihat memenuhi ruangan.

Jhon mengatakan bahwa berita Sarinah ini sudah milik publik dan hanya menimbulkan dampak negatif. "Nggak ada keuntungan sama sekali, baik untuk Polri, untuk masyarakat, dan untuk dunia," pungkasnya.(r12/kiblat)