JAKARTA,Riau12.com-Langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang tidak mengeluarkan SK Partai Golkar Aburizal Bakrie dan PPP kubu Djan Faridz, dikecam sejumlah pihak.
"PPP yang biasanya setuju-seirama dalam satu kepemimpinan, sekarang bisa tercabik-cabik," kata Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar, di Jakarta, Minggu (10/1/2015).
Dia pun mempertanyakan, apakah dua partai politik itu memang benar-benar bertikai untuk saling menjatuhkan atau pertikaian terjadi karena perbedaan di internal partai.
"Atau malah pertikaian itu akibat dari ketidakmampuan pemerintah yang sengaja merawat konfilk partai?," tanya Junisab.
Menurut Junisab, Yasonna terlihat lihai mengelola permasalahan partai politik di Indonesia. Hal tersebut karena latar belakangnya yang berasal dari partai.
"Korbannya sampai bisa menyentuh partai tua yakni Golkar dan PPP. Sekarang keduanya menjadi kerdil dalam perpolitikan di Indonesia.
Mantan anggota Komisi III DPR RI ini menyebut kinerja Yasona itu menjaga iklim keberlangsungan partai penguasa. Sementara disisi lain memperlemah suara legislatif terhadap eksekutif yang terlihat garang selama ini.
"Sepertinya, itu sah-sah saja bagi seorang Yasonna. Tetapi, apa keuntungannya bagi Presiden Jokowi bahkan bagi negara? Itu sebenarnya yang utama," jelasnya.
Menurutnya, Yasonna seolah-olah menjadi wayang. Namun, siapa dalang di belakang Yasona ia tidak mengetahui.
"Kami melihat sebenarnya ada pemberi keputusan yang sangat kuat terkait kisruh partai Golkar dan PPP itu, sehingga Yasonna melakukan hal-hal seperti yang sekarang ini. Jokowi atau 'ibunya' Yasona di PDIP, Megawati Soekarno Putri?," kata Junisab.
Kata dia, jawaban atas pertanyaan itu akan bisa dilihat publik pada reshuffle jilid kedua Kabinet Kerja Jokowi.
"Jika Yasonna diganti, maka pasti selama ini kebijakan dia bukan dari Jokowi," pungkasnya.(r12/okz)
Komentar Anda :