JAKARTA,Riau12.com-Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat rapor merah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penilaian tersebut diamini Koalisi Pemuda Anti-Suap (Kopas).

Menurut Koordinator Kopas, Wawan Muliawan, sejak awal dirinya memang pesimis dengan ditunjuknya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, HM Prasetyo yang berlatar belakang partai politik diyakini akan terjebak konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

"Jaksa Agung ini kader partai dan namanya intrik politik itu pasti ada, dan Jaksa Agung itu juga megang peran. Saya setuju dengan Kemenpan-RB," katanya, Rabu (6/1/2016).

Menurut Wawan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengganti HM Prasetyo karena apa pun alasannya, dia tidak layak untuk memimpin Korps Adhyaksa. Terbukti dari hasil evaluasi Kemenpan-RB bahwa kepemimpinannya gagal dalam membangun infrastruktur penegakan hukum yang berkeadilan.

"Kita juga perlu simpati kepada presiden, karena Nawacitanya terutama di dalam penegakan hukum, presiden tidak punya kekuatan yang dahsyat terutama di kejaksaan. Kalau polisi sudah menunjukan perbaikan, KPK juga pimpinannya karena baru dipilih," ujarnya.

Wawan menambahkan, berbagai persoalan yang menjadi sorotan bahkan menyeret nama Jaksa Agung, mulai dari kasus dugaan suap penanganan perkara Bansos Sumatera Utara yang telah menjerat koleganya di Partai Nasdem Patrice Rio Capella.

Kemudian, pelaporan Kepala Subdit Pidsus Kejaksaan Agung, Yulianto dalam kasus korupsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas pada 2011-2013 sebesar Rp8,4 Miliar ke KPK.

"Itu makanya, menurut saya hasil rapor Kemenpan-RB ini sudah benar. Kenapa benar? Bisa jadi Jaksa Agung yang menunjuk Yulianto ini tidak berdasar kompetensi atau karena Jaksa Agung sudah pegang troof dari Yulianto, sehingga Yulianto tersandera hingga melakukan pekerjaan kotor dari atasannya," tegasnya.(r12/okz)