"Sedang jalan. Sedang tahap konsultasi dengan industri farmasi," ujar Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan kepada awak media di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (4/1/2016).

Pahala menambahkan, pihaknya juga menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Kemenkes. Merujuk pada peraturan perundan-undangan, ia menyebut, hingga kini tidak ada satu pun aspek legal yang membolehkan para dokter rumah sakit pemerintah menerima pemberian dari industri farmasi. Alhasil, jika terjadi pemberian, dapat digolongkan sebagai gratifikasi.

"Contohnya gratifikasi berupa pemberian kesempatan dokter untuk mengikuti seminar internasional. Gratifikasi semacam ini dianggap membantu menunjang kariernya dan bisa berguna bagi masyarakat. (Temuan KPK) dokter merasa pemberian itu justru berguna. Itu pengakuan para dokter," imbuhnya.

Sebab itu, ia menegaskan KPK tidak bisa membenarkan praktik yang dianggap wajar oleh para dokter tersebut. Selain itu, KPK juga bakal berhati-hati dalam menelusuri persoalan skandal industri medis.

Pahala menyebut, hal tersebut bertujuan agar masyarakat tak dirugikan dan para dokter juga bisa meningkatkan kompetensinya.

"Sedang kami atur pola hubungannya, supaya nanti tidak tergolong gratifikasi dan membuat dokter tidak merasa berhutang untuk bikin resep obat yang enggak rasional, tapi juga bisa mendorong peningkatan kompetensi dokter," tukasnya.(r12/okz)