JAKARTA,Riau12.com-Para tokoh dan aktivis tergabung dalam Gerakan Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti Rachmawati Soekarnoputri, Lili Wahid, Djoko Santoso, Tyasno Soedarto, Syamsuddin Anggir Monde dan M Hatta Taliwang mendatangi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di kantornya, Selasa 15 Desember 2015.

Mereka mendesak agar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali ke aslinya yakni yang dibuat pada 18 Agustus 1945. Pasalnya, UUD 1954 yang menjadi acuan saat ini dianggap tidak sesuai dan disebut sebuah penghianatan terhadap konstitusi.

Syamsuddin Anggir Monde memberikan petisi dan meminta Zulkifli berani mengambil sikap yang jelas atas perubahan UUD. Jika tidak ada tindakan yang jelas, dalam waktu dekat ini Indonesia akan tumbang dalam beberapa hal yang bisa terjadi instabilitas, termasuk kegaduhan politik, hukum dan ekonomi.

"Ini urusan kedaulatan. Kita jangan jadi warga negara yang berkhianat. Takluk sama liberal, dan bermental calo, akibat liberalisasi demokrasi," sebut Syamsuddin.

Zulkifli menampung aspirasi tersebut dengan tetap menegaskan bahwa UUD 1945 saat ini adalah UUD yang sah.

"Kita tidak bicara salah benar, karena itu yang kita gunakan. Salah atau benar sedang dikaji untuk disempurnakan. Inilah UUD yang kita pakai," sebutnya.

Ketua Umum PAN itu melanjutkan, memang perlu ada penyempurnaan UUD, mana yang tepat dan mana yang tidak. Hal itu bisa diusulkan oleh sepertiga anggota MPR.

Setiap usul perubahan pasal-pasal diajukan secara tertulis, serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang berjumlah 692.

"Kalau saya tidak pegang ini (UUD hasil amandemen) saya melanggar konstitusi," tegasnya.(r12/okz)