Menurut Bahlil, pemerintah justru telah meningkatkan kuota impor BBM pada tahun ini. “Kuota impor untuk 2025 itu 110 persen dibandingkan 2024. Jadi tidak benar kalau pemerintah tidak memberikan izin impor,” tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025).

Meski kuota dinaikkan, Bahlil menegaskan sebagian kebutuhan energi nasional tetap harus dipenuhi melalui kerja sama business to business (B2B) dengan Pertamina. “Ini bukan soal persaingan usaha, tapi soal ketahanan energi nasional. Pasal 33 UUD 1945 jelas mengamanatkan hajat hidup orang banyak sebaiknya dikuasai oleh negara,” jelasnya.

Bahlil menambahkan, pemerintah telah berkomunikasi langsung dengan pihak SPBU swasta untuk menjelaskan mekanisme alokasi kuota. Menurutnya, alokasi yang diberikan sudah cukup adil, dan sisanya dapat dipenuhi melalui kolaborasi.

“Kami sudah kasih 110 persen. Jadi silakan berkolaborasi. Itu pilihan yang realistis agar distribusi energi tetap stabil,” kata Bahlil.

Menteri ESDM juga membuka ruang pengawasan. Ia mempersilakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meneliti lebih lanjut jika ada dugaan praktik monopoli. “Silakan saja, itu hak institusi negara,” ujarnya.

Pernyataan Bahlil menegaskan sikap pemerintah yang berusaha menyeimbangkan kepentingan SPBU swasta dengan mandat negara dalam menjamin ketahanan energi nasional. Meski begitu, perdebatan mengenai peran dominan Pertamina versus ruang usaha swasta dipastikan tetap menjadi sorotan publik.