Selaras sepenuhnya dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan visi jangka panjang RPJPN 2045, Kerangka Kerja Sama ini menjadi acuan kontribusi PBB pada tiga capaian transformasional, yaitu: Pembangunan Manusia dengan fokus pada pemerataan akses layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan gizi; Alam, Dekarbonisasi, dan Ketahanan yang mencakup dukungan untuk keanekaragaman hayati, adaptasi perubahan iklim, dan transisi energi; serta Transformasi Ekonomi dan Digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja hijau, inovasi digital, dan penguatan sistem data.

“Untuk pelaksanaan UNSDCF 2026–2030, kita harus memperkuat koordinasi, membangun kapasitas pemerintah daerah dan mitra pelaksana, meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi, serta memobilisasi sumber daya melalui pembiayaan inovatif,” ujar Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

“Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bukan hanya kewajiban global, tetapi janji kepada rakyat kita untuk menciptakan masa depan yang inklusif, adil, dan tangguh. UNSDCF telah merangkum kebutuhan, dan keselarasan ini mencerminkan komitmen bersama kita pada SDGs serta menegaskan pentingnya kemitraan, saling menghormati, dan aksi terkoordinasi,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas.

“Peluncuran hari ini seharusnya tidak hanya menjadi tonggak sejarah; tetapi menjadi katalisator kemajuan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh komunitas di Indonesia,” ujar Arrmanatha Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri.

Gita Sabharwal Kepala Perwakilan PBB di Indonesia mengatakan, “Dengan mengintegrasikan upaya kami ke dalam program dan anggaran nasional, PBB akan memberikan dampak berskala luas untuk mendukung ambisi Presiden dalam ketahanan pangan, energi, dan air—dilandasi pada jalur pertumbuhan yang tinggi.”

Untuk mendukung ambisi ini, Kerangka Kerja juga menguraikan bagaimana PBB menyesuaikan pendekatannya, dengan fokus menjembatani kesenjangan pembangunan, memobilisasi pembiayaan inovatif berskala besar, dan memberikan dukungan kebijakan serta teknis yang terintegrasi dan berkualitas tinggi.

"Memasuki lima tahun terakhir menuju 2030, kita menghadapi tantangan geopolitik yang berubah cepat. Ini berarti PBB tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama, dan Kerangka Kerja Sama yang baru membayangkan pergeseran peran yang lebih berani,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, badan-badan PBB saat ini tengah menjajaki pembiayaan inovatif baru untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk Indonesia SDGs Accelerator Fund dan obligasi tematik provinsi. Mekanisme baru ini bertujuan memobilisasi modal untuk membantu pemerintah daerah merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, khususnya di wilayah-wilayah yang kurang terlayani.

Kerangka Kerja Sama ini disusun melalui konsultasi luas dengan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, kelompok pemuda, dan mitra pembangunan. Dokumen ini menjadi landasan bagi kerja 22 badan PBB yang aktif di Indonesia, memastikan konsistensi, efisiensi, dan peningkatan dampak dalam memberikan bantuan.(***)

Sumber: Riauterkini