"Saya optimistis pilkada di 269 daerah ini berhasil. Polisi, BIN, serta jajaran TNI sudah lakukan deteksi dini, termasuk dengan Ditjen Polpum, Kemdagri. Daerah-daerah yang potensi konflik juga sudah kita kunjungi bersama Bapak Menko Polhukam serta jajaran KPU dan Bawaslu," kata Tjahjo di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri), Jakarta, Selasa (1/12/15).

Tjahjo mengakui masih adanya sejumlah daerah yang belum mencairkan anggaran pilkada. "Memang ada beberapa kabupaten/kota yang sudah kita panggil. Termin ketiga yang sudah tercukupi agak sedikit terhambat. Kelihatannya masih ada permainan negoisasi ulang. Tapi itu sudah kita ingatkan tidak boleh ada permainan," jelasnya.

Dia menjelaskan sepinya suasana selama tahapan pilkada. Tapi itulah model yang ingin dibangun. Calon kepala daerah diharapkan bisa dekat dengan masyarakat. Tambahnya, kampanye dialogis diutamakan daripada kampanye terbuka.

"Mungkin lembaga survei menurun pendapatannya, artis-artis menurun karena kampanye dialogis ini. Tapi ini justru bisa bangun demokrasi kekeluargaan dengan baik. Seorang calon kepala daerah harus amanah. Diketahui rakyat yang memilihnya," ungkap politikus PDIP itu.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendy Ghazali berpendapat, pilkada serentak membuat demokrasi menjadi lebih tertib. "Pakta di lapangan, karena pilkada 269 daerah, maka yang sumbangkan dana tidak bisa sumbang dana besar-besaran. Harus terbagi rata di 269 daerah," katanya saat membedah bukunya Mendagri.

Dia menambahkan, pilkada serentak tidak akan menimbulkan goncangan yang berarti. "Karena calon kepala daerah tidak merasa sendirian jika kalah. Demikian halnya parpol, tidak ada yang kalah total," sebutnya.(r12/rt)