Rencana tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik.

Penandatanganan MoU berlangsung di kantor Otorita IKN, Nusantara pada Selasa (3/6).

Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan pendataan akan mencakup 55 desa dan 726 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat RT yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 2 kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Cakupan ini sesuai hasil delineasi batas wilayah yang akan dilakukan BPS dengan OIKN.

"Dengan tersedianya data dasar kependudukan di Kawasan Inti IKN, BPS akan memiliki kerangka sampel yang dibutuhkan untuk berbagai survei lanjutan, serta dasar penyusunan berbagai indikator sosial dan ekonomi yang esensial untuk perencanaan wilayah, pengelolaan migrasi, dan penyediaan layanan publik" kata Amalia dalam keterangan tertulis dikutip CNNIndonesia, Jumat (6/6).

Penandatanganan MoU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan data statistik di wilayah IKN. Sebagaimana diketahui, wilayah administratif Nusantara saat ini mencakup sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diperlukan penyesuaian dan pembaruan dalam sistem statistik nasional.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pun menyampaikan apresiasi atas terwujudnya kerja sama tersebut.

"Kami berterima kasih, dengan adanya kegiatan ini, insyaallah kita akan memiliki data primer yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan. Dalam kolaborasi ini, kami akan berperan sebagai mitra kerja Ibu Kepala BPS. Ibu tetap menjadi pelaku utama, sementara kami berperan sebagai pengguna data," ujar Basuki.(***)

Sumber: Riaumandiri