Menurutnya, keberlangsungan produksi pangan, terutama beras, menjadi pilar utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan menjaga ekonomi tetap stabil. Pasokan bahan pokok yang terganggu sedikit saja, bisa langsung memicu gejolak harga di pasar.

“Ketahanan pangan sangat berpengaruh langsung kepada inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” tegas Tito.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional masih dalam batas aman, yaitu 1,60 persen secara year on year. Angka ini diyakini tak lepas dari suplai pangan yang cukup hingga pertengahan tahun. Namun, ancaman datang dari perubahan cuaca yang bisa memukul produksi pertanian.

BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan dimulai pada Juli. Meski disebut sebagai kemarau basah, bukan berarti tanpa risiko. Menurut Tito, berbagai daerah tetap harus bersiap menghadapi penurunan produksi padi.

“Kita ingin produksi tetap berjalan, jangan sampai kemarau memutus rantai pangan. Sekecil apa pun penurunan produksi, dampaknya bisa langsung terasa ke harga,” ujarnya.

Sebagai respons, Kementerian Pertanian mendorong pengembangan sistem irigasi hemat air dan memperluas jaringan pompanisasi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga hasil panen petani tetap stabil di tengah ancaman kekeringan.

Tito menegaskan bahwa kesuksesan menjaga ketahanan pangan tak bisa diserahkan sepenuhnya ke pusat. Semua daerah harus aktif, terutama wilayah yang rawan kekeringan.

“Ini harus dikerjakan bersama-sama. Gubernur, bupati, walikota, dinas pertanian, semua harus turun tangan. Sawah harus tetap produksi. Kalau tidak, inflasi bisa melonjak,” tegasnya.

Jika produksi bisa dijaga, Indonesia bahkan punya peluang lebih: menjadi pengekspor beras. Hal ini bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tapi juga posisi strategis di pasar pangan global.

“Kalau stok cukup, bahkan meningkat, kita bisa ekspor. Kita bisa bantu stabilkan harga beras dunia,” harap Tito.(***)

Sumber: Cakaplah