Dari total jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten, mencatat jumlah penundaan keberangkatan tertinggi dengan 719 JCH. Disusul Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dengan 187 JCH, Bandara Ngurah Rai, Denpasar, sejumlah 52 JCH, Bandara Sultan Hasanudin, Makassar, sebanyak 46 JCH.

Kemudian, Bandara Internasional Yogyakarta, 42 JCH, Bandara Kualanamu, Medan, 18 JCH, Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, 12 JCH, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau, 5 JCH, dan Bandara Sultan Haji Sulaiman dengan 4 JCH yang ditunda keberangkatannya.

Selain itu, penundaan keberangkatan JCH nonprosedural juga dilakukan di beberapa pelabuhan internasional di Batam, Kepulauan Riau. Di Pelabuhan Citra Tri Tunas, sebanyak 82 JCH ditunda keberangkatannya, diikuti oleh Pelabuhan Batam Center 54 JCH dan Pelabuhan Bengkong 27 JCH.

“?Alasan utama penundaan keberangkatan adalah karena para WNI tersebut tidak memiliki visa haji atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan untuk ibadah haji," jelas Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Suhendra, Selasa (3/6/2025).

Kata Suhendra, penundaan ini bukan berarti para WNI tersebut sama sekali tidak bisa bepergian ke Arab Saudi. Mereka sudah memiliki visa Arab Saudi yang artinya mereka dapat melintas masuk ke negara tersebut.

"Hanya saja, saat musim haji ini kami perlu menekan potensi penyalahgunaan visa dalam rangka melakukan ibadah haji. Setelah musim haji selesai, para WNI tersebut tetap bisa berangkat ke Arab Saudi, sesuai dengan peruntukan visa mereka,” jelas Suhendra.

Di Pekanbaru, petugas mendapati kejanggalan dalam keterangan enam WNI berinisial EA, EW, S, WA, dan NKA yang hendak berangkat menuju Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 29 Mei 2025. Saat pemeriksaan awal, mereka mengaku akan berlibur ke Kuala Lumpur dan berencana kembali pada awal Juni 2025.

Namun mereka justru menunjukkan visa ziarah ke Arab Saudi. Petugas kemudian melakukan pendalaman dan wawancara lebih lanjut yang membuahkan pengakuan dari lima orang tersebut, bahwa Kuala Lumpur hanyalah destinasi transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Sementara itu di Surabaya, 171 JCH yang ditunda keberangkatannya kedapatan tidak menggunakan visa haji. Mereka bermaksud menuju Arab Saudi menggunakan visa kunjungan dengan bantuan jasa biro perjalanan wisata. Salah satu jemaah mengaku mereka bahkan harus merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah untuk berangkat.

“Sangat disayangkan niat baik masyarakat mau beribadah malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan membuat mereka berangkat melalui jalur nonprosedural,” ujar Suhendra.

Tidak jauh berbeda, di embarkasi Makassar petugas imigrasi menunda keberangkatan 46 WNI sepanjang periode 23 April sampai dengan 23 Mei 2025 karena memberikan keterangan yang tidak konsisten pada saat pemeriksaan. Sebelas di antaranya mengaku berencana akan ke Medan untuk menghadiri acara lamaran keluarga, namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh petugas terbukti bahwa yang bersangkutan dan rombongan lainnya akan melaksanakan ibadah haji secara nonprosedural.

“Penundaan keberangkatan ini kami lakukan untuk menghindarkan WNI dari potensi masalah di kemudian hari, baik di dalam maupun luar negeri. Jangan sampai mau ibadah malah jadi masalah karena pakai cara yang tidak benar. Bersabar menanti melalui jalur resmi akan lebih menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hukum bagi para jemaah,” tutup Suhendra.(***)

Sumber: Cakaplah