Menurut Hashim, proyek tanggul laut raksasa ini bertujuan untuk melindungi jutaan hektare sawah produktif yang berada di sepanjang pantai utara (Pantura) Pulau Jawa dari ancaman kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim.

“Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program strategis, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” ujar Hashim.

Hashim menyoroti kekhawatiran masyarakat pesisir, khususnya nelayan, yang merasa terancam dengan kenaikan air laut yang dapat merusak ekosistem dan mata pencaharian mereka. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim adalah faktor utama yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ini.

Proyek tanggul laut raksasa ini sebenarnya sudah mulai dirancang sejak 1994 pada masa Pemerintahan Orde Baru, namun hingga kini belum terealisasi. Hashim memperkirakan pembangunan ini akan memakan waktu antara 10 hingga 20 tahun.

“Tidak ada gunanya membuat food estate di Kalimantan atau Papua jika jutaan lahan sawah di Jawa tenggelam karena kenaikan air laut. It’s never too late untuk bertekad melindungi lahan paling produktif di pantai utara Pulau Jawa,” tambah Hashim.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang dari Jakarta hingga Cirebon sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa proyek ini akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah lebih dulu dibangun.

Pembangunan tanggul laut ini direncanakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan fokus pada peningkatan ketahanan energi dan pangan nasional. “Tanggul laut raksasa ini masuk dalam daftar PSN 2025 untuk mendukung ketahanan nasional terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Airlangga.

Dengan proyek ini, pemerintah berharap dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan intrusi air laut, serta memastikan keberlanjutan produksi pangan di Pulau Jawa, yang merupakan pusat produksi pertanian nasional. (***)

Sumber: Goriau