"Pagar-pagar ini dibangun sejak pemerintahan sebelumnya dan terus berkembang tanpa pengawasan. Beberapa di antaranya muncul karena ketakutan akan pembatalan izin," ujar Trubus di Jakarta, Sabtu (tanggal tidak disebutkan).

Keberadaan pagar laut ini, lanjutnya, merugikan nelayan yang bergantung pada perairan tersebut untuk mencari nafkah. Selain itu, ia juga menyoroti dampak buruk terhadap ekosistem laut, khususnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan.

Kritik terhadap AMDAL dan Kebijakan Pemerintah

Trubus mengkritisi implementasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dinilai tidak berjalan sesuai rencana. Ia menilai pemerintah lebih memprioritaskan aspek pajak dan retribusi dibandingkan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan.

"Persoalan lingkungan dan kesejahteraan nelayan kurang mendapatkan perhatian. Pemerintah lebih fokus pada kepentingan ekonomi jangka pendek," jelasnya.

Meski pemerintah pusat dan daerah telah mengambil langkah untuk menyegel lokasi pagar laut, Trubus menilai tindakan tersebut masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar masalah. Ia mendesak adanya solusi jangka panjang, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang membangun pagar tersebut.

Dorongan untuk Kebijakan Berbasis Lingkungan

Trubus menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kelestarian ekosistem pesisir. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan berbasis lingkungan harus menjadi prioritas, terutama di tengah ancaman perubahan iklim.

"Kebijakan yang diambil harus berpihak pada nelayan dan lingkungan, bukan pada kepentingan bisnis yang berisiko menyebabkan pelanggaran," tegasnya.

Ia berharap pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan nelayan. Dengan demikian, pembangunan sektor kelautan di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak. (***)

Sumber: Goriau