“Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government adalah fondasi yang baik. Namun, teknologi ini harus dilengkapi dengan budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas, teknologi tidak akan efektif,” ujar Hardjuno dalam pernyataan tertulisnya, Senin.

Menurut Hardjuno, AI mampu menganalisis data secara real-time untuk memprediksi risiko korupsi. Teknologi ini juga memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan standar pasar, sehingga mempersempit ruang gerak pelaku korupsi.

“AI bisa menjadi alat yang efektif untuk memantau anggaran, tetapi akar permasalahan tetap pada budaya dan mentalitas pelaku. Budaya anti-korupsi harus menjadi prioritas di setiap jenjang birokrasi,” jelasnya.

Hardjuno menekankan pentingnya edukasi dan internalisasi nilai integritas untuk mendukung upaya ini. “Tanpa budaya anti-korupsi, digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Pemerintah harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai edukasi publik,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mengajak seluruh elemen pemerintah, termasuk legislatif dan yudikatif, untuk bekerja sama memberantas korupsi.

“Dengan kombinasi AI, digitalisasi, dan budaya anti-korupsi, mark up bisa diminimalkan. Tata kelola yang transparan akan mendukung pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” kata Hardjuno.

Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan praktik mark up membutuhkan kerja sama semua pihak.

“Kita ingin melaksanakan pembangunan nasional tanpa kebocoran, manipulasi, dan akal-akalan. Ini membutuhkan kerja sama yudikatif, legislatif, dan seluruh aparat pemerintahan,” ujar Prabowo. (***)

Sumber: Goriau