Simon mengatakan, pembaruan ini untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait aturan penyaluran BBM bersubsidi.

“Tentunya semua kita pembaruan data," kata Simon, dikutip dari KUMPARAN, Selasa, 3 Desember 2024.

"Supaya pembaruan data ini bisa benar-benar mencerminkan dan bisa menggambarkan kondisi penerima subsidi, penerima manfaat yang sebaik-baiknya," imbuhnya.

Simon menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan komunikasi dan pemutakhiran data.

Data untuk penerima subsidi BBM adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, Simon menambahkan, data dari PLN dan Pertamina juga diperlukan untuk pencocokan.

“Data dari Pertamina, data dari PLN, semua penerima subsidi energi. Kemudian kalau kemarin memang yang akan menjadi leading sector di situ adalah dari BPS,” terang Simon.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengungkap bahwa data untuk LPG subsidi sudah terkumpul 100 persen yang didapat dari merchant aplikasi di titik pangkalan.

“LPG saat ini 100 persen data dari pembeli LPG subsidi itu sudah masuk ke dalam sistem kami, ke dalam sistem Mypertamina yang dicatatkan melalui aplikasi yang kita sebut dengan merchant aplikasi di titik pangkalan,” ungkapnya.

Menurut Riva, titik pangkalan merupakan titik terdepan yang berinteraksi dengan pelanggan. Maka dari itu Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan berasal dari titik pangkalan.

“Di mana titik pangkalan ini adalah titik yang merupakan titik terdepan yang menjadi titik interaksi Pertamina dengan pelanggan. Sehingga untuk harga HET yang memang ditetapkan itu akan dapat diperoleh melalui pangkalan tersebut,” imbuhnya.

Selain LPG, Riva juga mengungkap data solar subsidi sudah mencapai 100 persen. Sedangkan Pertalite pendataan sudah mencapai 83 persen dan ditargetkan 100 persen di akhir 2024.

Sedangkan untuk BBM bagi nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), Pertamina juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.(***)

Sumber: Riauonline