Pagu anggaran sebesar Rp8,05 triliun untuk infrastruktur perumahan tersebut terdiri dari optimalisasi dan pengelolaan hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan dormitory PSSI, smart technology rusun ASN dan Hankam, hunian vertikal untuk personil TNI di IKN, dan hunian modular TNI.

"Infrastruktur perumahan, rumah tapak jabatan menteri sebanyak 34 rumah, progresnya hampir 10 persen. Kemudian hunian Polri dan BIN 82 persen, hunian ASN progres 80 persen, dan hunian paspampres progres 63 persen," ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (21/8).

"Dari 47 hunian perumahan ini, jadi rumah susun ini pada saat ini akan selesai 12 susun, nanti bertahap bulan September, Oktober, November dan selesai 100 persen pada akhir tahun ini," imbuhnya.

Berdasarkan paparannya, biaya yang digelontorkan untuk 34 rumah tapak jabatan menteri di IKN adalah sebesar Rp519 miliar. Masing-masing rumah memiliki luas lahan 1.000 meter persegi dan luas bangunan 580 meter persegi.

Lebih lanjut, Basuki mengungkap progres pembangunan IKN secara keseluruhan per 20 Agustus 2024 adalah 50,4 persen dengan anggaran dukungan infrastruktur dasar mencapai Rp41,41 triliun.

Selain anggaran untuk infrastruktur perumahan Rp8,05 triliun, total pagu anggaran Rp41,41 triliun juga dialokasikan untuk cipta karya sebesar Rp12,91 triliun, sumber daya air sebesar Rp1,54 triliun, dan bina marga Rp18,91 triliun.

"Dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp41,41 triliun, progres pelaksanaan paket fisik IKN pada 20 Agustus 2024 sebanyak 108 paket adalah 50,4 persen dengan rincian progres batch pertama yaitu pada tahun sebelumnya sebanyak 40 paket 91,4 persen, batch kedua sebanyak 31 paket 56,3 persen, dan batch ketiga sebanyak 33 paket 14 persen," imbuh Basuki.(***)

Sumber: Riaumandiri