"Kita sudah hitung, untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana pada beberapa daerah di Sumbar sejak Desember 2023 butuh anggaran Rp1,6 triliun," kata Medi Iswandi dilansir antaranews.com, Kamis (20/6/2024).

Medi menjelaskan, infrastruktur yang rusak tersebut sebagian merupakan kewenangan pusat dan sebagian provinsi, tetapi yang paling besar adalah kewenangan kabupaten dan kota.

"Yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar sekitar Rp400 miliar. Jumlah itu cukup besar," ujarnya.

Ia memperkirakan anggaran sebesar Rp400 miliar itu akan menyerap sekitar 40 persen anggaran pembangunan yang dimiliki Pemprov Sumbar.

Meski demikian, perbaikan infrastruktur tersebut akan menjadi fokus utama Pemprov Sumbar karena infrastruktur sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, perekonomian daerah, bahkan bisa mempengaruhi inflasi.

"Oleh karena itu, pembangunan lain di Sumbar mungkin bisa terjadi pelambatan," tambahnya.

Lebih lanjut, Medi menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan mereka, yang mencapai Rp800 miliar. Sementara, APBD kabupaten dan kota sangat terbatas.

"Ini juga perlu dipikirkan solusinya secara serius karena kalau mengandalkan APBD kabupaten/kota, perbaikan infrastruktur yang rusak bisa sangat lama," tuturnya.

Sementara itu, perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp400 miliar.

Sekdaprov Sumbar, Hansastri sebelumnya menyebutkan bahwa bencana yang terjadi di daerah tersebut dimulai sejak Desember 2023, dengan bencana banjir dan banjir bandang terakhir terjadi pada 11 Mei 2024.

Bencana ini mengakibatkan 63 warga meninggal, 10 orang hilang, 1.210 rumah rusak, 1.102 irigasi rusak, dan 53 jalan hancur.

Selain itu, lebih dari 2.700 ekor ternak hilang, termasuk ribuan hektare lahan pertanian yang rusak.(***)

Sumber: halloriau