Mayoritas usulan dana itu dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk kebutuhan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita untuk tahun depan, kalau ingin optimal, masih membutuhkan usulan tambahan biaya dana, yang kita usulkan adalah Rp3,631 triliun dengan ketentuan seperti berikut, program dukungan manajemen kita butuh tambahan Rp1,759 triliun. Usulan paling banyak adalah untuk kepentingan tambahan anggaran belanja pegawai," ujar Nusron, Rabu (9/7).

Ia menjelaskan kebutuhan belanja pegawai tersebut mencakup pengangkatan 1.324 CPNS serta 12.513 PPPK. Pengangkatan PPPK berasal dari tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) yang sebelumnya telah diputuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk diangkat.

Karena asumsinya ada CPNS 1.324 yang akan diangkat, ada tambahan PPPK, yang itu hasil PPNPN atau tenaga honorer yang diputuskan oleh Menpan RB harus diangkat menjadi PPPK, itu jumlahnya di kita sampai 12.513," ujar Nusron.

Namun, ia juga menyebut jumlah tersebut belum termasuk tenaga honorer non-inti seperti pramusaji, office boy, satpam, dan sopir yang saat ini masih berstatus outsourcing.(***)

Sumber: Riaumandiri