Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, dalam keterangan resminya pada Selasa (1/7/2025), menjelaskan bahwa turunnya NTP menandakan menurunnya daya beli dan tingkat kesejahteraan petani secara umum, meski secara nominal NTP Riau tetap tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatra. "Riau masih menduduki posisi kedua tertinggi dalam hal NTP se-Sumatera, setelah Bengkulu yang mencapai 199,87," ujarnya.

Namun demikian, Asep mengakui bahwa tren penurunan NTP ini perlu dicermati lebih jauh, terutama karena hanya dua dari sepuluh provinsi di Sumatra yang mengalami kenaikan NTP pada bulan Juni. Sebanyak delapan provinsi lainnya, termasuk Riau, justru mencatatkan penurunan.

Provinsi dengan penurunan NTP terdalam adalah Sumatera Selatan, yang anjlok hingga 2,10 persen, disusul Lampung (1,78 persen), Kepulauan Riau (0,84 persen), dan Riau (0,79 persen). Adapun dua provinsi yang mengalami kenaikan NTP adalah Aceh dengan kenaikan tertinggi sebesar 0,86 persen, serta Sumatera Barat yang meningkat 0,49 persen.

Komponen Penurunan NTP

Turunnya NTP Riau pada Juni 2025 turut dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi di sektor pertanian, termasuk penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) dan peningkatan biaya produksi. BPS Riau mencatat bahwa IKRT sektor pertanian turun 0,50 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga kebutuhan pokok pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,89 persen, serta kelompok Transportasi yang menurun 0,08 persen. Meski demikian, terdapat kenaikan pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,07 persen, serta kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,05 persen.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Riau juga mengalami tekanan cukup signifikan, turun 1,41 persen dari 183,90 pada Mei menjadi 181,31 pada Juni 2025. Penurunan NTUP dipengaruhi oleh turunnya It sebesar 1,04 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani untuk keperluan produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) justru naik 0,37 persen.

Secara subsektoral, dinamika NTP di Provinsi Riau cukup bervariasi. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) justru mengalami peningkatan, naik 0,53 persen dari 94,83 pada Mei menjadi 95,34 pada Juni 2025. Kenaikan ini ditopang oleh naiknya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,15 persen serta penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,38 persen. Peningkatan It ini didorong oleh naiknya harga kelompok Palawija sebesar 0,26 persen (terutama ketela pohon) dan kelompok Padi sebesar 0,12 persen (khususnya gabah).

Namun, sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) mencatatkan kinerja sebaliknya. NTPR mengalami penurunan sebesar 0,87 persen, dari 207,00 pada Mei menjadi 205,20 pada Juni 2025. Ini terjadi karena penurunan It sebesar 1,11 persen yang dipicu oleh merosotnya harga komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, kelapa sawit, dan karet. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk kelompok ini juga menurun sebesar 0,24 persen, dipengaruhi oleh turunnya harga-harga konsumsi rumah tangga seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Namun, indeks BPPBM pada sektor perkebunan justru naik sebesar 0,42 persen akibat meningkatnya biaya tenaga kerja seperti upah penjagaan lahan, panen, dan pemupukan.

Fluktuasi NTP dan NTUP ini menunjukkan bahwa petani Riau masih rentan terhadap perubahan harga pasar, baik pada input maupun output produksi. Meski Riau mencatatkan NTP tinggi dibanding provinsi lain, nilai tersebut belum sepenuhnya menjamin peningkatan kesejahteraan petani, terutama jika NTUP yang mencerminkan keuntungan bersih usaha pertanian terus mengalami penurunan.

Dalam jangka menengah, diperlukan strategi kebijakan yang mendukung stabilitas harga komoditas dan efisiensi biaya produksi. Dukungan subsidi pupuk, perbaikan infrastruktur distribusi, serta diversifikasi pasar menjadi beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga keseimbangan daya beli petani.

Penurunan NTP Provinsi Riau sebesar 0,79 persen pada Juni 2025 mencerminkan tantangan yang dihadapi petani di tengah ketidakstabilan harga hasil pertanian dan meningkatnya biaya produksi. Meski secara peringkat Riau tetap berada di posisi kedua tertinggi di Sumatra, penurunan ini tidak bisa diabaikan. Perlu adanya respons kebijakan dan intervensi yang tepat guna memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga dalam jangka panjang.(***)

Sumber: Goriau