Rencana ini merupakan bagian dari langkah Kementerian Keuangan dalam memperluas basis pajak dan menyamakan perlakuan antara pelaku usaha daring dan toko fisik yang selama ini lebih dulu dikenai pajak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menargetkan regulasi ini disahkan paling lambat bulan depan.

Nantinya, kewajiban memungut pajak ini tidak dibebankan langsung kepada penjual, melainkan menjadi tanggung jawab platform e-commerce sebagai pemungut. Platform juga diwajibkan melaporkan setoran pajak tepat waktu. Jika tidak, akan dikenakan sanksi.

"Beleid ini tak hanya mengatur soal pemotongan pajak, tapi juga denda jika platform telat atau tidak melapor," ujar salah satu sumber yang mengetahui isi rancangan aturan tersebut, Rabu (25/6/2025).

Menurut sumber yang merujuk presentasi resmi Ditjen Pajak kepada sejumlah e-commerce, rencana ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri. Beberapa platform keberatan karena dinilai menambah beban administrasi dan dikhawatirkan membuat penjual meninggalkan pasar digital.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan resmi. Sementara Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) belum mengonfirmasi ataupun membantah kabar tersebut.

Kebijakan serupa pernah diperkenalkan pada akhir 2018, namun ditarik kembali hanya dalam waktu tiga bulan karena gelombang penolakan dari industri e-commerce.(***)

Sumber: Goriau