Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dalam acara Andalas Forum V yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Pekanbaru, Kamis (22/5/2025).

“Berdasarkan data kami, sekitar 861.760 kepala keluarga di Riau berprofesi sebagai petani sawit. Jika dihitung rata-rata empat jiwa per keluarga, maka lebih dari 3,4 juta warga hidup dari mata rantai industri sawit,” jelasnya.

Luas lahan sawit di Riau tercatat mencapai 3,3 juta hektare. Dari total tersebut, sekitar 1,7 juta hektare dikelola oleh petani swadaya, sedangkan sisanya oleh perusahaan skala besar.

Riau juga menyumbang 20 persen dari total produksi sawit nasional. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, khususnya dalam ekspor dan penyediaan lapangan kerja.

Syahrial menekankan pentingnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sebagai indikator utama ekonomi Riau. Ia menyebut fluktuasi harga TBS sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

“Lima sumber utama pajak daerah di Riau sangat tergantung pada harga sawit. Ketika harga naik, showroom mobil bisa kosong karena daya beli petani meningkat,” ujarnya.

Kondisi ini turut menjadi sorotan Bank Indonesia, mengingat fluktuasi harga sawit berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

“Karena itu, stabilitas harga dan kebijakan yang berpihak kepada petani sangat penting untuk menjaga kesejahteraan jutaan warga,” tambahnya.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, juga menegaskan bahwa peran sawit tidak hanya vital di Riau, tapi juga di seluruh Indonesia.

“Industri sawit menopang penghidupan 16,2 juta kepala keluarga di Indonesia, mulai dari petani, karyawan, hingga pelaku usaha,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat pandemi Covid-19 pada 2020, industri sawit justru mencatat penambahan karyawan, berbeda dari sektor lain yang mengalami kontraksi.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, memastikan pemerintah tetap mendukung industri sawit agar tetap produktif dan berkelanjutan.

“Kami melihat industri sawit sebagai angsa bertelur emas. Kontribusinya luar biasa. Regulasi yang kami buat bertujuan untuk mendorong produktivitas, bukan mempersulit,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan industri sawit harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk peran swasta dalam mendukung petani.

“Pemerintah akan terus melindungi industri ini agar tetap menjadi pilar utama ekonomi Indonesia,” pungkas Heru.(***)

Sumber: Goriau