Namun, Zulhas mengingatkan pemberian modal awal ini bukan hibah, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan dalam waktu enam tahun.

"Ini bukan hibah. Tahap awal, plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi, dengan tenor enam tahun," kata Zulhas dalam deklarasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Provinsi Jawa Barat, di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5) dikutip Antara.

Menurutnya, penggunaan modal awal ini akan disesuaikan dengan proposal koperasi. Misalnya jika koperasi ingin membangun gudang senilai Rp1 miliar, lalu bank akan melakukan verifikasi dan hasilnya bank hanya menyetujui pembiayaan Rp200 juta, maka jumlah itu yang akan dicairkan.

"Semua akan berjalan profesional dan transparan. Kita ingin koperasi ini berumur panjang dan benar-benar mengangkat ekonomi desa," ujarnya.

Pemerintah menargetkan membangun sekitar 80.000 Kopdes Merah Putih, sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.

Zulhas menjelaskan pembentukan Kopdes Merah Putih bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, mendirikan unit koperasi baru oleh pemerintah desa. Kedua, menggabungkan koperasi lama dengan kepala desa menjadi ketua dewan pengawas secara ex-officio.

Nantinya, pemerintah pusat akan mendukung dengan mengirim dua sampai tiga tenaga pendamping Kopdes Merah Putih.

Ia menyebut ada enam hal utama yang menjadi tugas Kopdes Merah Putih. Pertama, memotong rantai pasok sembako, dari produsen langsung ke koperasi, lalu ke warga.

"Kooperasi ini akan menghapus peran tengkulak dan rentenir di desa. Ini ekonomi kerakyatan berbasis desa," ucapnya.

Kedua menjadi agen distribusi LPG 3 kg. Ketiga, menjadi distributor alat dan mesin pertanian (alsintan). Keempat, pengelola gudang dan penyewaan peralatan pertanian. Kelima, menjadi agen BRILink dan BNI. Keenam, menyalurkan KUR dengan bunga ringan, dan menjadi agen Bulog untuk membeli gabah dan jagung.

Selain itu, Kopdes Merah Putih juga bisa membuka apotek atau pos kesehatan, agar warga desa tidak harus ke kota untuk berobat ringan.

Demi transparansi pengelolaan koperasi merah putih, pemerintah akan membentuk Satgas yang akan mengawal pelaksanaan program.

"Pembentukan koperasi ditargetkan selesai sebelum akhir Juni 2025, dan akan diumumkan serentak pada 12 Juli 2025. Targetnya, 28 Oktober 2025, koperasi sudah berjalan, gudang sudah terbangun, dan distribusi sudah dimulai," pungkas Zulhas.(***)

Sumber: Riaumandiri