Riau12.com-PEKANBARU – Pembangunan Provinsi Riau ke depan dihadapkan pada tantangan serius berupa defisit anggaran. Gubernur Riau Abdul Wahid bersama DPRD Riau tengah memutar otak agar program-program pembangunan yang dibiayai melalui APBD tetap bisa berjalan dengan baik.
Untuk mengantisipasi memburuknya krisis keuangan daerah, Prof. Detri Karya, pakar ekonomi Riau sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR), mengajukan sejumlah usulan strategis. Menurutnya, salah satu solusi adalah memperpanjang masa perputaran uang di daerah.
“Pendapatan daerah ke depan tidak akan bertambah, bahkan kemungkinan besar akan berkurang akibat pemotongan dana transfer dari pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU),” ungkap Prof. Detri.
Ia menyebutkan bahwa di awal bulan, banyak uang beredar di Riau dari gaji pegawai, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta. Namun, di akhir bulan, peredaran uang tersebut tinggal tersisa beberapa persen saja. “Dulu ini hanya pernyataan Bank Indonesia, tapi sekarang sudah menjadi kenyataan,” ujarnya.
Untuk itu, Prof. Detri mengusulkan beberapa langkah konkret, di antaranya:
1. Menarik kembali kantor pusat perusahaan yang beroperasi di Riau agar berdomisili di daerah ini, sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Mewajibkan kendaraan operasional usaha di Riau menggunakan pelat Riau, sehingga pemasukan dari pajak kendaraan bisa meningkat.
3. Mengembangkan potensi wisata daerah, karena selama ini masyarakat Riau lebih banyak menghabiskan waktu liburan ke Sumatera Barat atau Sumatera Utara. “Riau punya potensi wisata, walaupun kecil, tapi jika dikembangkan bisa menjaga perputaran uang di daerah,” jelasnya.
4. Mendorong hilirisasi industri, terutama di sektor kelapa sawit. Ia menyoroti praktik perusahaan seperti PT Wilmar yang justru menyetor pajak di luar negeri. “Pajak dari usaha mereka seharusnya masuk ke kita, bukan ke Singapura,” katanya.
Prof. Detri juga menyampaikan bahwa selain upaya Gubernur dalam meningkatkan pendapatan dari sektor sawit dan DAK, pemerintah daerah perlu memperkuat posisi data. “Kita tidak melawan pusat, tapi kita harus memperjuangkan bagian kita berdasarkan data. Kita harus membandingkan data kita dengan data pusat, karena bisa jadi perbedaan itu berasal dari cara pengolahan data yang berbeda,” pungkasnya.(***)
Sumber: Goriau
Komentar Anda :
