Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Riau, Syahrial Abdi berkaitan dengan pertemuan Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi bersama PTPN IV Regional III di Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Kota  Pekanbaru, Senin, 28 Oktober 2024 lalu.

Ia menjelaskan, PalmCo Grup adalah sub holding dari penggabungan PTPN V, VI, dan XIII. Korporasi bisnis ini sudah terbentuk sejak tahun 2023 lalu. Di mana, seluruh perkebunan sawit di bawah naungan PTPN menjadi satu entitas bisnis yang disebut PalmCo Grup.

"Kalau dulu kita mengenalnya PTP V, per Desember 2023 lalu, sudah terjadi aksi korporasi bisnis di manajemen PTP. Seluruh perkebunan sawit yang di bawah PTP yang dulu PTP I, PTP V dan sebagai PalmCo," ujarnya.

Oleh karenanya, pihak PTPN berkunjung ke Pemprov Riau karena dalam perubahan tersebut, maka terjadi pula perubahan dari segi perizinan, penilaian usaha perkebunan, dan HGU yang harus disesuaikan kembali.

"Otomatis nanti ada kewenangan-kewenangan, karena dia berbasis wilayah kebunnya ada di beberapa kabupaten/kota, bahkan hari ini menjadi lintas provinsi, seperti Riau Sumatera Utara, dan Kalimantan. Sementara dia satu entitas bisnis. Tentu kewenangannya ini harus disosialisasikan dengan baik," jelasnya.

Terkait perubahan-perubahan tersebut, Syahrial menjelaskan bahwa Pj Gubernur Riau memberikan dukungan kepada PTPN. Pasalnya, PTPN adalah BUMN yang bergerak dibidang perkebunan sawit. 

Perkebunan sawit merupakan satu sumber ketahanan pangan dan energi bagi daerah dan NKRI. 

"Pak Gubernur pada intinya mendukung semua proses perubahan ini. Karena ketahanan pangan juga ada pada sawit. Produk Hilir sawit sampai ke minyak goreng bahkan kosmetik. Kemudian berupa energi, seperti biofuel, biomassa, dan biogas," pungkasnya.(***)

Sumber: Riauonline