Dalam persidangan, Sony terlihat beberapa kali tersulut emosi dan meluapkan amarah kepada saksi serta kuasa hukum tergugat. Sony merasa tidak terima dirinya dilaporkan ke hakim pengawas Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

"Kami sudah tahu kantor hukum mana yang melaporkan. Kalau merasa tersinggung, memang kami menyinggung. Kalau ada yang merasa tertantang, memang saya menantang. Kalau perlu, berhadapan langsung," ujar Sony dengan nada tinggi.

Perkara nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bkn ini diajukan oleh PTPN IV Regional III melawan KOPPSA-M dan masyarakat Desa Pangkalan Baru atas klaim hutang dana talangan untuk pembayaran kredit pembangunan kebun ke Bank Mandiri sebesar Rp141 miliar. Sementara itu, KOPPSA-M dan masyarakat Pangkalan Baru menolak klaim tersebut dengan alasan kebun yang dibangun dan dikelola oleh PTPN dalam kondisi memprihatinkan serta sebagian besar tidak produktif. Pihak koperasi dan masyarakat berpendapat bahwa PTPN bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan kebun tersebut.

Sony sendiri dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Badan Pengawas Mahkamah Agung karena dinilai bersikap tidak profesional saat sidang peninjauan setempat ke kebun sawit objek sengketa di Desa Pangkalan Baru. Sony dituding tidak profesional karena menolak melihat dan meninjau langsung area yang dianggap bermasalah, meskipun telah disediakan fasilitas drone.

"Kami ini banyak sekali dilaporkan atas tindakan-tindakan yang tidak kami lakukan. Dibilang tidak profesional lah, apa lah," keluh Sony di tengah persidangan.

Setelah sidang ditutup, Sony menyampaikan bahwa Ketua KOPPSA-M, Nusirwan, harus ikut diperiksa di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

"Saya sudah minta agar Pak Nusirwan diperiksa di Pengadilan Tinggi. Nanti kita ketemu, Pak," ujar Sony dengan nada tinggi.

Dimintai konfirmasi, Kuasa Hukum KOPPSA-M, Armilis Ramaini, menyayangkan sikap majelis hakim. Menurutnya, majelis seharusnya tetap objektif dalam menangani perkara, terlepas dari adanya laporan masyarakat.

"Terus terang, kami agak menyayangkan sikap majelis tadi. Harusnya majelis tidak perlu memunculkan sentimen subjektif yang tidak perlu dalam persidangan dan harus tetap objektif. Menurut kami, ini perlu mendapat perhatian dari jajaran Mahkamah Agung," ujar Armilis.

Para anggota koperasi dan pengamat yang hadir juga menyayangkan sikap arogan dan tendensius yang ditunjukkan majelis hakim. Majelis dinilai sangat reaktif dalam menyanggah saksi dan kuasa hukum tergugat.

"Ada banyak komentar tidak perlu dan tidak berimbang dari majelis, seperti 'kebun dapat gratis', 'bapak kan dulu mencurangi PTPN', dan lain-lain. Saya lihat majelis hakim lebih aktif membela daripada kuasa hukum PTPN sendiri," ujar salah seorang anggota koperasi yang hadir dalam persidangan.

Pengamat hukum, Guntur Abdurrahman, menilai bahwa dalam perkara perdata, majelis hakim seharusnya bersikap pasif dalam menerima fakta persidangan, berbeda dengan peradilan pidana.

"Kalau benar demikian, ini pengadilan perdata rasa pidana," ujar Guntur.

Mengenai laporan terhadap hakim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Guntur menilai bahwa laporan tersebut merupakan hak pencari keadilan dan bagian dari mekanisme resmi yang disediakan Mahkamah Agung.

"Laporan kepada pengawas di Pengadilan Tinggi adalah hak pencari keadilan jika ada perilaku hakim yang dianggap tidak sesuai. Ini jalur resmi yang disediakan MA. Harusnya hakim yang dilaporkan tidak perlu baper," tambah Guntur.(***)

Sumber: Goriau