Sejauh ini, Korps Adhyaksa itu telah menyita uang hampir Rp49 juta, dan selanjutnya dihitung sebagai pengembalian kerugian negara.

Demikian disampaikan Kepala Kejari (Kajari) Kampar Sapta Putra saat dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus), Marthalius, Senin (9/9). Dikatakan Marthalius, pihaknya telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini.

Mereka adalah Ade Yulianti selaku Kepala Puskesmas Rumbio, dan Karlina selaku Bendahara Pengeluaran di tempat yang sama. Keduanya bertugas di Puskesmas Rumbio tahun 2021 / 2022, dan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Keduanya menyandang status tersangka sejak Rabu (28/8) kemarin. Sejak saat itu juga, keduanya langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Bangkinang untuk 20 hari ke depan.

Penanganan perkara ini, kata Marthalius, dilakukan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan. Selain itu, juga ada desakan tenaga kesehatan di Puskesmas Rumbio yang diambil uang operasional pelayanan kesehatan mereka.

Kedua tersangka diduga melakukan korupsi dana BOK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Kesehatan. Adapun pagu anggarannya, tahun 2021 sebesar Rp553.007.627 dan tahun 2022 sebesar pagu Rp628.408.728.

Atas perbuatannya, timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp370 juta. Angka itu didapat berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Pihaknya, lanjut Marthalius, terus berupaya agar kerugian negara tersebut pulih. Hal itu sejalan dengan tujuan utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

"Data terakhir terdapat 30 orang nakes (tenaga kesehatan,red) di Puskesmas Rumbio yang telah mengembalikan uang dari SPT (Surat Perintah Tugas,red) fiktif dengan total Rp48.774.000," ujar Jaksa yang akrab disapa Marta itu.

Uang tersebut, lanjut Martha, sudah disita dan sudah keluar penetapan sitanya. Selanjutnya, akan dijadikan alat bukti di persidangan.

Upaya itu diyakini tidak berhenti sampai di situ. Upaya pemulihan masih terus dilakukan hingga saat ini. "Sisanya kepada tersangka," pungkas Martha.(***)

Sumber: Riaumandiri