PEKANBARU, Riau12.com - DPRD Riau meminta Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman untuk segera mengintruksikan dinas kesehatan Provinsi Riau, melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten/kota, untuk membuka posko layanan kesehatan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Riau.

Anggota Komisi E DPRD Riau yang membidangi masalah kesehatan, Ade Hartati mengatakan, layanan kesehatan tersebut harus dibuka selama 24 jam, untuk menerima pasien yang terkena penyakit ISPA. Selain itu, penerimaan pasien yang terkena dampak kabut asap tersebut harus tanpa syarat, apakah harus menunjukkan surat keterangan miskin dan lainnya. Karena bencana asap saat ini terus semakin bertambah parah.

"Kita berharap, layanan kesehatan yang dibuka tersebut menjadi posko kesehatan, yang diperuntukkan begi semua masyarakat, mulai dari balita hingga lansia. Jangan sampai, nanti masyarakat sudah sakit karena asap, diminta lagi surat keterangan miskinnya." ujar anggota Komisi E DPRD Riau tersebut.

Ditambahkan Ade, ditempat layanan kesehatan tersebut pihak pemerintah harus memberikan fasilitas yang mencukupi, di antaranya, tenaga medis, obat-obatan, AC, dan fasilitas lainnya yang dibutukan oleh masyarakat saat berobat.

"Dengan diberikannya fasilitas ditempat layanan kesehatan tersebut, masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah di saat bencana kabut asap seperti ini," imbuhnya.

Saat bertandang ke GOR Tribuana yang berada di Jalan Ponegoro, tempat yang dijadikan sebagai lokasi evakuasi, Ade menilai, lokasi tersebut tidak tepat dijadikan sebagai tempat evaluasi. Karena di sana tidak ada terdapat tenaga medis, dan fasilitas kesehatan

"Saya pernah ke GOR Tribuana sebelumnya, di sana tidak ada tenaga medis, bukan itu yang dimaksud dengan fasilitas evakuasi," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Riau juga diminta untuk melakukan sinergi dan kerja sama dengan pihak universitas yang ada di Riau, untuk melibatkan para mahasiswa turun ke masyarakat, memberikan bantuan, atau setidaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengingatkan serangan dan dampak kabut asap, serta meminta masyarakat untuk berhati-hati dan melakukan antisipasi, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

"Kita juga tidak berharap hal ini ditumpukan seluruhnya kepada pihak pemerintah. Karena itu, pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, atau pun organisasi-organisasi yang ada di lingkungan masyarakat," tuturnya.

Ade juga mengatakan, pihaknya berharap, Plt Gubernur Riau untuk segera mendorong pihak terkait untuk memproses masyarakat atau pun koorporasi secara hukum, yang terbukti melakukan pembaharan hutan atau pun lahan di Riau, yang menyebabkan asap semakin banyak dan tebal. (r12/tpc)