PEKANBARU, Riau12.com - Komisi X DPR RI mengkritisi kebijakan pemerintah yang menghabiskan 50 persen anggaran pariwisata untuk promosi. Kebijakan yang dikeluarkan kementerian Pariwisata itu merembet sampai ke Pemerintah Daerah.

Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya mengatakan 50 persen anggaran pariwisata yang dihabiskan untuk promosi itu dinilai kebijakan tidak relevan.

"Pola seperti itu harus diubah," kata dia kepada Wartawan usai mendengar hasil potensi wisata Riau di Pekanbaru.

Lanjutnya, kalau kebijakan itu terus dipertahankan, hanya akan membuat kondisi pariwisata di daerah, khususnya Riau, tidak akan berkembang secara signifikan.

"Kita akan mengajukan protes itu kepada kementerian. Solusinya, anggaran 50 persen dari anggaran pariwisata itu dialihkan ke perbaikan infrastruktur," sebutnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta tetap melakukan komunikasi intensif kepada pihak kementerian. Dia melihat sejumlah destinasi wisata di Riau bisa menjadi percontohan untuk daerah lain.

Dia melihat potensi wisata di Riau bisa cepat berkembang asal terkelola secara baik. Selain pemerintah daerah, pihak kementerian pariwisata seharusnya bisa memprioritaskan daerah yang memiliki potensi besar, agar masalah pariwisata perlahan bisa diatasi.

"Daerah yang sudah berani mengambil inisiatif untuk menggerakkan sektor pariwisata, sudah ada nilai plusnya, tinggal didukung saja," sebutnya.

Dia berjanji, program pariwisata di Riau yang sudah dicanangkan akan disampaikan ke kementerian pariwisata. Terutama program perbaikan infrastruktur menuju ke lokasi pariwisata. Saat ini Komisi X ini sedang menunggu hasil penyusunan program prioritas untuk perbaikan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Riau. (Adri)