JAKARTA, Riau12.com - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, menyatakan pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait delapan nama calon pemimpin KPK. Namun, lembaganya belum menindaklanjuti surat tersebut. Tahapan mekanisme DPR masih belum usai.

"Surat Presiden RI yang berkirim nama-nama capim KPK untuk diuji dan dipilih di DPR belum dibacakan dalam Sidang Paripurna," katanya kepada wartawan, Sabtu 12 September 2015.

Terkait pengelompokkan nama calon pemimpin KPK, politisi PDIP itu merasa tak perlu mempermasalahkan hal itu. Sebab, pembagian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

"Pembidangan tugas masing-masing pimpinan KPK mengacu pada UU Nomor 30/2002 tentang KPK, pasal 26 ayat 2," katanya.

Menurutnya, DPR tinggal melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan memilih lima orang dari 10 calon yang lolos seleksi sebelumnya. Pada tahap tersebut, Komisi III tidak akan spesifik membagi pembidangan masing-masing pimpinan KPK. Komisi III akan menguji semuanya dan memilih 5 orang pimpinan KPK dari 10 nama calon pimpinan.

Meski demikian, Masinton tidak bisa memastikan kapan pembacaan surat Presiden akan dilakukan dalam Paripurna.

"Menunggu Pimpinan DPR balik dari selfie-selfie dari Amerika Serikat," katanya.

Sepuluh nama calon pemimpin KPK bakal segera melakukan tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Delapan nama hasil seleksi pansel KPK, dua lainnya merupakan hasil pemilihan pansel sebelumnya.

Mereka adalah Saut Situmorang (Staf ahli Kepala BIN) dan Surya Chandra (Dosen FH Unika Atmajaya) di bidang pencegahan. Di bidang penindakan pansel memilih Alexander Marwata (Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat) dan Basariah Panjaitan (Widyaiswara Sespimti Lemdik Polri). Ada pula Agus Raharjo (mantan Kepala LKPP) dan Sujanarko (Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama KPK) di bidang manajemen. lalu di bidang supervisi, koordinasi dan monitoring, pansel KPK memilik Johan Budi (Plt Pimpinan KPK) dan La Ode Muhammad Syarief (Rektor FH Universitas Hasanudin).

Adapun dua lainnya adalah Busyro Muqoddas (mantan Wakil Ketua KPK) dan Roby Arya Brata (PNS di Sekretariat Kabinet era Susilo Bambang Yudhoyono).(r12/viva)