“Kami sangat prihatin, karena hingga saat ini masih banyak kegiatan bongkar muat yang dilakukan secara tidak resmi. Ini tentu sangat disayangkan dan menjadi dilema karena kapasitas pelabuhan resmi saat ini memang belum memadai,” ujar Prasetyo, JUmat (11/7).

Adapun titik-titik yang disebut rawan menjadi lokasi bongkar muat ilegal antara lain Pelabuhan Camat, Kedai Kopi Milo, Jawi-Jawi, Sungai Juling, CK 83, Nursyahada, dan Kedai Kopi Harum Sari—semuanya berada di kawasan belakang ruko Selatpanjang.

Menurut Prasetyo, salah satu penyebab utama masih maraknya aktivitas tersebut adalah keterbatasan Pelabuhan Pelindo yang tidak mampu menampung seluruh arus keluar-masuk kapal, khususnya kapal masyarakat yang mengangkut sembako dari luar daerah.

Sebagai solusi, KSOP mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Dorak, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam menata kembali sistem bongkar muat barang di Selatpanjang secara lebih tertib, aman, dan terpusat.

“Kami sangat berharap pembangunan Pelabuhan Dorak segera terealisasi. Dengan adanya pelabuhan yang representatif, seluruh kegiatan bongkar muat bisa dipusatkan di satu lokasi resmi, sehingga aspek keselamatan, legalitas, dan efisiensi distribusi barang dapat terjaga,” tegasnya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di Selatpanjang, melainkan menjadi persoalan nasional di banyak daerah pesisir Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak—baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun stakeholder pelayaran dan logistik untuk duduk bersama mencari solusi permanen.

“Kita butuh sinergi semua pihak. Peningkatan infrastruktur pelabuhan adalah kunci untuk menjawab tantangan arus logistik yang terus meningkat,” tutupnya.

Dengan perhatian serius dari KSOP dan dukungan lintas sektor, masyarakat berharap ke depan aktivitas bongkar muat di Selatpanjang tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi menjadi bagian dari sistem logistik yang legal, modern, dan tertata dengan baik.(***)

Sumber: Riaumandiri