PEKANBARU,Riau12.com-Anggota DPRD Riau M Aidil terkesan emosi saat mengkritisi pejabat pemerintah provinsi pada saat pembahasan anggaran khususnya mengenai anggaran pendidikan. Aidil menyebutkan, wajar saja orang Riau bodoh, karena anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah provinsi dibawah 20 persen.

"Makanya pak Sekda orang Riau itu bodoh-bodoh semua. Karena apa, pendidikan dikesampingkan. Saya minta dihitung benar-benar sesuai dengan ketentuan dengan mengacu pada RPJMD," kata Aidil pada pertemuan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Plt Sekdaprov Riau M Yafiz bersama Banggar DPRD Riau.

Menurut Aidil, anggaran pendidikan yang diajukan Pemprov Riau 2016 tidak sampai 20 persen. Dia berasumsi setelah mengecek anggaran pendidikan yang diajukan melalui instansi terkait.

Sementara saat dikonfirmasi prihal kebenaran atas lontaran anggota DPRD tersebut, Plt Sekdaprov yang Kepala Bappeda Riau M Yafiz yang menjadi sasaran pada kesempatan justru membantah atas apa yang telah dilontarkan Aidil tersebut.

Menurut Yafiz, anggaran pendidikan Riau 2016 justru diatas 20 persen. Diantaranya meliputi Belanja Stuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Pendidikan Riau, belanja hibah dan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang meliputi kegiatan yang bukan kewenangan provinsi.

Misalnya pembangunan sekolah negeri yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikategorikan belanja hibah, guru honor provinsi masuk yang masuk dalam belanja SKPD serta guru honor bantu yang dimasukan ke dalam alokasi Bankeu.

"Tidak, sebenarnya anggaran pendidikan Riau itu justru diatas 20 persen. Jadi yang namanya anggaran pendidikan itu tidak hanya belanja SKPD saja," tutur Yafiz, Kamis (19/11/15).

Hal itu juga diamini Kadisdik Provinsi Riau Kamsol. Menurutnya, berbicara anggaran pendidikan tidak hanya dilihat dari satu pos saja, tetapi ada ditempatkan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan kewenangan dan anggaran itu sendiri.

Sementara pengamat pendidikan dari Universitas Riau Indra Syafri menyebutkan didalam kritik mengkritik sebenarnya sah-sah saja apalagi menyangkut tugas dan fungsi seorang wakil rakyat terhadap pemerintah.

Akan tetapi kritikan justru akan memalukan, jika tanpa melihat apa sebenarnya yang terjadi seperti yang dilontarkan Aidil tersebut. Apalagi kritikan sudah berbau rasis dengan menyebut wajar orang Riau bodoh semua, dengan maksud mengkritisi tetapi yang disampaikan ternyata salah.

"Anggaran pendidikan memang menjadi prioritas pemerintah, sudah ditetapkan minimal 20 persen. Anggaran pendidikan itukan banyak posnya, jadi memang tidak dilihat dari belanja SKPD saja," ungkap Indra.

Lebih lanjut menurut Indra, seharusnya sebelum melontarkan kritikan anggota dewan harus memahami terlebih dahulu apa yang harus disampaikan. Selain itu, lebih tepat lagi jika kritikan diarahkan pada kegunaan anggaran pendidikan sejauh mana efektifitasnya.

"Kritik anggota dewan sah-sah saja, tetapi tetap dalam suasana sesjuk. Tetapi tetap memberikan argumentasi yang bisa meyakininkan orang. Harusnya ditekankan dari alokasi pendidikan itu dialokasi apa saja. Kalau memang semua program tak berpihak untuk memcau pendidikan inilah yang perlu dikritisi," ungkap Indra lagi.(r12/rt)