4.449 Titik Panas Kepung Riau, Wamenhut dan BNPB Turun Tangan Langsung Kerahkan Hujan Buatan Selasa, 22/07/2025 | 11:00
Riau12.com-PEKANBARU – Lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau memicu perhatian serius dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar, bersama Kepala BNPB serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, turun langsung meninjau titik-titik rawan karhutla di lapangan.
"Kondisi iklim dan cuaca di Provinsi Riau saat ini meminta perhatian kita bersama," kata Sulaiman Umar, Senin (21/7/2025).
Berdasarkan pantauan Satelit Himawari BMKG, sebaran asap masih terlihat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang mencatat jumlah hotspot tertinggi di Riau, yakni 1.767 titik. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat total 4.449 titik hotspot sepanjang 1 Januari hingga 20 Juli 2025. Sebanyak 3.031 titik muncul hanya di bulan Juli.
Upaya penanganan darurat dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang telah memasuki dua tahap dengan total 14 sortie dan 12.600 kg garam disemai ke awan. Langkah ini diharapkan memicu hujan buatan untuk meredam kebakaran, khususnya di lahan gambut yang rentan.
"OMC menjadi langkah penting dalam mengurangi potensi kekeringan, terutama di lahan gambut yang rawan terbakar," ujarnya.
Patroli pencegahan dan pemadaman dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Patroli terpadu telah digelar di 9 posko desa, sementara patroli mandiri berlangsung di 19 posko lainnya.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan, luas kebakaran dari Januari hingga Mei 2025 mencapai 751,08 hektare, didominasi oleh lahan gambut sebesar 695,72 hektare atau 96,23 persen. Kebanyakan kebakaran terjadi di area tutupan non-hutan.
Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan, Januanto, menyebutkan 120 personel Manggala Agni telah diterjunkan, termasuk bantuan dari provinsi tetangga seperti Jambi dan Sumatra Selatan.
"Bahkan dari luar Riau seperti Daops Bukit Tempurung Jambi, Daops Sarolangun Jambi, dan Daops Musi Banyuasin Sumsel juga dikerahkan," kata Januanto.
Sulaiman Umar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi karhutla. "Kolaborasi pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengendalian karhutla," tegasnya. (***)
