Truk Logistik Dipalak Rp100-Rp150 Juta Setiap Tahun, DPR Desak Pemerintah Berantas Pungli Jalanan Sabtu, 19/07/2025 | 15:58
Riau12.com-JAKARTA – Maraknya pungutan liar (pungli) terhadap truk logistik di berbagai jalur distribusi nasional kembali menuai sorotan tajam. Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menyebut praktik ini sebagai beban ekonomi rakyat yang tidak bisa ditoleransi.
“Kita bicara pungli mencapai Rp100–150 juta per truk setiap tahun. Ujung-ujungnya harga barang melonjak, dan rakyat yang menanggung,” tegas Syafiuddin, Jumat (18/7/2025).
Pernyataan itu merespons temuan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyebut sopir truk harus menyiapkan hampir Rp500 ribu per hari hanya untuk meladeni pungli di jalanan.
Menurut Syafiuddin, pungli sistemik ini memperparah biaya logistik nasional dan memperlemah daya saing ekonomi. Ia mendesak tindakan cepat dan terkoordinasi antara kementerian, Polri, Kejaksaan, hingga KPK.
“Saya minta dilakukan audit titik rawan, digitalisasi retribusi, operasi gabungan rutin, dan buka kanal pengaduan lintas lembaga. Tidak boleh ada kompromi terhadap pungli,” serunya.
AHY menyebut pemerintah telah mengantongi peta lokasi-lokasi rawan pungli. “Datanya ada. Pungli itulah salah satu biang mahalnya biaya logistik kita,” ungkap AHY usai memimpin rapat koordinasi penanganan kendaraan ODOL di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, jika pungli diberantas secara menyeluruh, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan truk ODOL (Over Dimension and Over Loading) yang sering dijadikan pembenar efisiensi biaya.
“Kalau pungli dibereskan, biaya logistik akan lebih murah dan adil. Jangan sampai hukum kalah oleh praktik liar di lapangan,” tandas AHY.
Syafiuddin pun mengajak masyarakat tak ragu melapor. “Kalau temukan pungli, laporkan. Kami siap terima dan kawal. Ini soal keadilan ekonomi,” tegas politisi PKB itu.(***)
