Indonesia Dorong Pengelolaan Laut Berkelanjutan di Busan, Korea Selatan Senin, 12/05/2025 | 06:55
Riau12.com-JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan penguatan regulasi zonasi laut dalam forum Our Ocean Conference (OOC) ke-10 dan APEC Oceans and Fisheries Working Group ke-5 yang digelar di Busan, Korea Selatan.
“KKP mewakili Indonesia menyampaikan komitmen mengelola laut secara berkelanjutan melalui program prioritas ekonomi biru,” ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, dalam keterangan resmi, Minggu (11/5/2025).
Dalam forum OOC, delegasi Indonesia menyoroti pentingnya rencana zonasi ruang laut (RZ) sebagai pijakan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Regulasi yang ditegaskan meliputi rencana zonasi antarwilayah, kawasan strategis nasional (KSN), serta kawasan strategis nasional tertentu (KSNT).
“Penataan ruang laut merupakan fondasi dari seluruh pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut. Ini untuk memastikan keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem,” jelas Kartika.
Indonesia juga menyampaikan komitmen memperkuat pengelolaan karbon biru melalui penghitungan cepat nilai karbon padang lamun di 20 kawasan konservasi laut. Selain itu, KKP tengah mengembangkan Blue Carbon Network and Database, serta memformulasikan kebijakan dan pedoman penghitungan karbon biru.
“Untuk tahun ini, kami menargetkan penetapan 200.000 hektare kawasan konservasi laut baru dan menaikkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut rata-rata sebesar 5 persen dari capaian tahun 2024,” tambahnya.
KKP juga telah memulai pembangunan Kampung Budidaya Rumput Laut di Wakatobi yang akan diperluas ke Maluku dan Rote Ndao sebagai bagian dari implementasi perikanan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan sistem pemantauan laut (ocean monitoring system) dan pengembangan 15 kawasan konservasi perairan juga menjadi agenda hingga 2027.
Di forum APEC, delegasi Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi regional untuk mendorong tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan yang konsisten dengan prinsip ekonomi biru.
Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menyatakan bahwa kerja sama antarnegara sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, polusi laut, praktik penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing), dan penguatan infrastruktur digital kelautan.
“Implementasi ekonomi biru di Indonesia menekankan pada kearifan lokal, kesetaraan gender, pemberdayaan nelayan kecil, partisipasi masyarakat, serta penguatan peran penyuluh,” terang Hendra.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga menekankan bahwa penataan ruang laut yang baik sangat penting untuk menjaga ekosistem, memperkuat kehidupan sosial masyarakat pesisir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (***)
