"Dimana saya dinilai menantang kebijakan partai koalisi dan kebijakan pemerintah. Di sini perlu saya perjelas pada kita semua yang merasa risih dengan statemen saya di.pemberitaan kemarin," kata Desi Guswita dalam keterangan tertulisnya kepada CAKAPLAH.COM, Ahad (13/4/2025) kemarin.

Desi menegaskan, bahwa tidak ada tujuan dan maksud dirinya melawan kebijakan partai dan kebijakan pemerintah daerah yang ingin menambah 9 OPD lagi sebagaimana di pemberitaan sebelumnya. Namun sebagai Anggota DPRD Kuansing yang dipilih oleh rakyat dan PKB sebagai partai yang menjadi kendaraan politiknya yang berkoalisi dengan pemerintahan SDM di Kuansing, Desi menilai, sangat wajar dirinya memberikan masukan, saran dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah saat ini.

"Sangat wajar saya memberikan masukkan, saran dan kritikan terhadap kebijakan dan program-program yang akan dibuat oleh pemerintah daerah. Karena sebagai mitra kerja dan partai yang sudah mati-matian mendukung dan memenangkan pasangan SDM pada Pilkada yang lalu. Dan bahkan saya sendiri termasuk salahsatu jurkam yang aktif berorasi mengajak masyarakat memilih SDM, tentu tidak ingin pemerintahan ini dipandang buruk dan tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat sebagai janji dan tujuan kita bersama," tegas wakil rakyat dari Singingi dan Singingi Hilir itu.

Desi tidak ingin pemerintahan yang diperjuangkan pada Pilkada lalu gagal. Sehingga diharapkannya Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dimenangkannya bisa menjalankan roda pemerintahan ini selaras dengan arahan pemerintah pusat dan berpihak kepada masyarakat.

"Kita sangat menyadari dan mengetahui kondisi keuangan di negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi itu sangat berimbas pada pemerintah daerah yang diminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Lalu, sebagai wakil yang telah dipilih rakyat dan menjadi mitra kerja eksekutif, sudah sangat wajar rasanya saya bicara dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah daerah, agar cita-cita bersama dalam mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi hebat, berkemajuan dan mensejahterakan masyarakat dapat diwujudkan," jelasnya lagi.

Dan sebagai wakil rakyat dari partai koalisi pendukung SDM, Desi mengaku tentu dirinya ingin selektif bagaimana pemerintah yang didukung dalam koalisi ini berjalan dengan baik dan melahirkan program-program dan kebijakan dengan baik pula. Karena baik dan buruknya pemerintah di.mata masyarakat, diakuinya, juga akan berdampak pada baik dan buruknya citra partai politik pengusungnya.

"Namun jauh dari semua itu, kesejahteraan masyarakat merupakan harga mati yang harus kita perjuangkan. Jadi, kalau ada yang menilai saya membangkang atau partai koalisi tidak solid, itu sebuah pandangan dan pendapat yang keliru. Karena sesungguhnya yang saya lakukan adalah demi menjaga kebaikan kita semua dengan tidak mengabaikan masyarakat yang sudah memberikan amanah kepada kita," ditegaskan Desi.

Dan khusus buat PKB yang merupakan partainya bernaung, Desi Guswita perlu menyampaikan kepada Ketua PKB Kuansing, bahwa dirinya komit mendukung kebijakan partai dan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan tidak bertentangan dengan masyarakat.

"Intinya, Saya siap mendukung kebijakan bupati ketika kebijakan itu selaras dengan kepentingan masyarakat dan sejalan juga dengan keinginan pusat," ditegaskannya lagi.

Seperti halnya di Kabupaten Kuansing saat ini, menurut Desi Guswita, pemerintah pusat sedang melaksanakan efesiensi anggaran. Sementara, Bupati Kuansing Suhardiman Amby malah ingin menambah 9 instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) di tengah daerah banyak menanggung utang sekitar Rp197 miliar.

"Ini kan jelas pemborosan. Dan bertentangan dengan kepentingan rakyat. Maka, saya tidak setuju. Maksimalkan saja OPD yang ada. Kalau tetap ingin nambah, ya hapus seluruh tunjangan pejabat itu," tegas Desi.

Dan begitupula dengan rencana Pemkab Kuansing yang mau membeli mobil dinas baru. Langkah ini diakui Desi Guswita juga mubazir dan pemborosan di tengah kondisi infrastruktur Kuansing jauh tertinggal dari daerah lain.

"Saya bukan enggak setuju dengan pembelian mobil dinas, tapi saya tidak setuju kita melakukan pemborosan di saat-saat Kuansing sedang krisis. Jadi, gunakan yang lama dulu aja selagi bisa di manfaatkan," katanya.

Justru wakil rakyat yang terkenal vokal membela aspirasi rakyat ketimbang mendukung kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ini memberi saran agar mobil dinas yang digunakan kepala dinas, kepala bagian, sekretaris dinas, kepala bidang dan pejabat lainnya supaya ditarik.

"Mobil-mobil pejabat yang lebih dari satu itu tarik aja. Jangan melakukan pemborosan," saran Desi tegas.(***)

Sumber: Cakaplah